Kesimpulan Diunggah ke e-Court, Tergugat Pertahankan Legalitas SHM 611 di PN Selayar

Selayar, Porostengah.id - Para tergugat dalam perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2026/PN.Slr di Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar telah mengunggah memorandum kesimpulan melalui sistem peradilan elektronik atau e-Court, Kamis (15/10/2026).

Dokumen tersebut memuat argumentasi hukum para tergugat, termasuk A. Arman dan Jamaluddin alias Tison, dalam menghadapi gugatan Nurniawati selaku penggugat konvensi.

Dalam kesimpulannya, pihak tergugat mempertahankan legalitas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 611 yang disebut telah terbit sejak 23 Agustus 2003. Mereka menilai sertipikat tersebut menjadi dasar hukum penguasaan tanah yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade.

Pihak tergugat juga menyatakan penguasaan tanah dilakukan dengan iktikad baik dan tidak mendapat sanggahan ketika Almarhum Nurdin Coa masih hidup. Argumentasi itu diajukan untuk memperkuat posisi mereka dalam sengketa yang kini diperiksa di pengadilan.

Selain mempertahankan keabsahan sertipikat, pihak tergugat mengajukan dalil rechtsverwerking, yakni pelepasan hak yang dikaitkan dengan pembiaran dalam jangka waktu tertentu. Mereka menilai tidak adanya keberatan selama puluhan tahun patut dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Meski demikian, penerapan dalil tersebut tetap bergantung pada fakta persidangan, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Jamaluddin alias Tison Bantah Tuduhan Menumpang

Dalam memorandum kesimpulan tersebut, Jamaluddin alias Tison, yang disebut sebagai Tergugat IX sekaligus Penggugat Rekonvensi IV, membantah tuduhan bahwa dirinya hanya menumpang di atas tanah yang disengketakan.

Pihaknya menyatakan penguasaan tanah didasarkan pada izin atau penyerahan dari penguasa terdahulu. Dalil tersebut diajukan untuk menegaskan bahwa penguasaan tanah oleh Jamaluddin, menurut pihak tergugat, memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kebenaran dalil tersebut tetap menjadi bagian dari materi sengketa yang harus dinilai majelis hakim berdasarkan bukti dan argumentasi para pihak.

Minta Gugatan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima

Pihak tergugat turut mempersoalkan aspek formil gugatan Nurniawati. Mereka menilai gugatan tersebut mengandung kekurangan pihak atau plurium litis consortium dan tidak jelas atau obscuur libel.

Atas dasar itu, para tergugat meminta majelis hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard atau NO), atau menolak gugatan seluruhnya.

Mereka juga meminta agar gugatan rekonvensi yang diajukan para tergugat dikabulkan.

Permohonan tersebut merupakan posisi hukum pihak tergugat dan belum dapat dipandang sebagai putusan pengadilan.

Menunggu Penilaian Majelis Hakim

Dengan diunggahnya memorandum kesimpulan melalui e-Court, pihak tergugat telah menyampaikan rangkuman argumentasi hukum yang menjadi dasar permohonan mereka dalam perkara tersebut.

Selanjutnya, penilaian terhadap keabsahan SHM Nomor 611, dasar penguasaan tanah, dalil lewat waktu, serta keberatan formil atas gugatan berada dalam kewenangan majelis hakim sesuai tahapan persidangan.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat putusan akhir yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan salah satu pihak memenangkan sengketa tersebut. Tanggapan pihak penggugat terhadap kesimpulan para tergugat juga belum tercantum dalam bahan informasi yang tersedia.

Putusan majelis hakim nantinya akan menentukan bagaimana bukti, dalil, dan tuntutan masing-masing pihak dipertimbangkan dalam penyelesaian perkara perdata tersebut. (**)