.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
Selayar, Porostengah.id - Polemik 14 karyawan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, memasuki babak baru. Setelah pemberitaan mengenai pemberhentian belasan pekerja menjadi sorotan publik, pihak mitra SPPG justru membantah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menyebut kebijakan yang diterapkan hanya berupa sistem pergiliran jadwal kerja atau shifting.
Mitra SPPG Bontomatene, Ismail Zahir, menyampaikan klarifikasi tersebut pada Media Realitynews.web.id, Senin (9/11/2026). Ia menegaskan tidak ada pemberhentian terhadap 14 relawan sebagaimana informasi yang sebelumnya diberitakan sejumlah media.
Pernyataan ini justru memunculkan pertanyaan baru. Sebab, sebelumnya sejumlah pekerja mengaku diberhentikan tanpa alasan yang jelas. Bahkan, polemik tersebut berujung pada aksi protes dengan mengangkat sejumlah peralatan masak dari dalam dapur pada Rabu malam (4/11/2026), sekitar pukul 23.32 WITA.
Kini, setelah persoalan tersebut viral, muncul penjelasan berbeda dari pihak mitra. Publik pun mempertanyakan apakah sejak awal memang tidak pernah terjadi PHK, ataukah istilah shifting baru digunakan untuk menjelaskan kebijakan yang sebelumnya dipahami para pekerja sebagai pemberhentian.
Pernyataan yang Berbeda, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?
Jika memang hanya diberlakukan sistem shifting, pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana status 14 pekerja tersebut saat ini?
Apakah mereka masih tercatat sebagai relawan aktif, tetap menerima hak dan insentif, serta memiliki kepastian jadwal kerja? Ataukah mereka tidak lagi dilibatkan dalam operasional dapur sebagaimana sebelumnya?
Sebab, perbedaan istilah antara PHK dan shifting bukan sekadar persoalan penyebutan. Keduanya memiliki konsekuensi berbeda terhadap status, hak, dan keberlangsungan pekerjaan seseorang.
Pihak mitra perlu membuka secara transparan daftar tenaga kerja aktif, pembagian jadwal, serta mekanisme pergiliran yang diterapkan. Dengan demikian, klarifikasi tersebut dapat diuji berdasarkan kondisi faktual di lapangan, bukan sekadar pernyataan sepihak.
Persoalan Tidak Hanya Berhenti pada Shifting
Sebelumnya, polemik SPPG Bontomatene juga diwarnai pengakuan salah seorang karyawan yang mengklaim memiliki penyertaan modal atau saham dalam operasional dapur dan menuntut pengembalian uangnya.
Selain itu, muncul persoalan mengenai sejumlah fasilitas dapur yang disebut belum sepenuhnya dilunasi, sementara pembiayaannya diklaim melibatkan dana dari karyawan.
Jika pengakuan tersebut benar, persoalan SPPG Bontomatene membutuhkan penjelasan lebih luas. Tidak cukup hanya membantah adanya PHK, tetapi juga perlu ada keterbukaan mengenai hubungan kerja, pengelolaan keuangan, serta status fasilitas dapur yang dipersoalkan.
Dapur SPPG Bontomatene diketahui berada di bawah naungan Yayasan Asso'ong Kabajikang Silajara. Karena itu, pihak yayasan dan mitra perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana kebijakan tenaga kerja ditetapkan dan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan operasional tersebut.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya memiliki tujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga diharapkan membuka lapangan pekerjaan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Jangan sampai program yang membawa misi pemenuhan gizi nasional justru menyisakan ketidakpastian bagi tenaga kerja yang terlibat di dalamnya.
Kini, publik menunggu pembuktian atas klarifikasi mitra SPPG Bontomatene. Jika memang tidak ada PHK, maka perlu dijelaskan mengapa para pekerja merasa diberhentikan dan sampai melakukan aksi protes.
Klarifikasi boleh disampaikan, tetapi fakta di lapangan harus menjawabnya. Sebab, persoalan 14 pekerja ini tidak selesai hanya dengan mengganti istilah pemberhentian menjadi shifting.
