Pengelolaan KM Sabuk Nusantara 49 Dipertanyakan, Persoalan Tiket dan Penumpang Kembali Berulang

Selayar, Porostengah.id - Berulangnya persoalan pelayanan penumpang di KM Sabuk Nusantara 49 menimbulkan pertanyaan terhadap efektivitas pengelolaan kapal yang melayani masyarakat kepulauan melalui skema pelayaran perintis bersubsidi.

Sorotan terutama mengarah pada mekanisme penjualan tiket dan pengendalian jumlah penumpang. Penjualan tiket yang dilakukan di atas kapal, apabila benar terjadi, perlu dijelaskan oleh pengelola karena berkaitan langsung dengan pencatatan manifest serta kepastian jumlah penumpang yang berada di atas kapal.

Persoalan tersebut menjadi penting karena pengelola tidak hanya bertanggung jawab menyediakan layanan pelayaran, tetapi juga memastikan seluruh penumpang tercatat dan jumlah yang diangkut sesuai dengan kapasitas kapal serta ketentuan keselamatan pelayaran.

Mekanisme tiket di terminal sebelumnya juga menjadi perhatian karena dapat digunakan untuk mengetahui jumlah penumpang yang naik dari setiap pelabuhan, penumpang lanjutan, serta total penumpang yang diangkut dalam satu perjalanan.

Jika tiket masih dapat diperoleh setelah kapal berangkat atau melalui mekanisme di atas kapal, muncul pertanyaan bagaimana pengelola memastikan setiap penumpang masuk dalam pencatatan resmi dan bagaimana jumlah penumpang diverifikasi terhadap kapasitas kapal.

Kondisi tersebut semakin penting untuk diklarifikasi apabila terjadi peningkatan jumlah penumpang pada rute tertentu. Pengelola perlu menjelaskan apakah jumlah penumpang yang tercatat dalam manifest selalu sama dengan jumlah penumpang aktual yang berada di atas kapal.

Persoalan ini tidak semata menyangkut administrasi tiket. Ketidaktepatan pencatatan dapat berdampak pada pengawasan kapasitas kapal dan pada akhirnya berpotensi menimbulkan persoalan kenyamanan maupun keselamatan penumpang.

Karena itu, pengelola KM Sabuk Nusantara 49 perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai siapa yang bertanggung jawab atas penjualan tiket, bagaimana tiket yang dijual di kapal dicatat, siapa yang melakukan verifikasi jumlah penumpang, serta bagaimana pengendalian dilakukan agar kapal tidak mengangkut penumpang melebihi kapasitas.

Pengelola juga perlu menjelaskan apakah terdapat prosedur khusus bagi penumpang lanjutan dan bagaimana data penumpang dari setiap pelabuhan disatukan dalam manifest akhir kapal.

Pertanyaan tersebut penting mengingat KM Sabuk Nusantara 49 merupakan angkutan pelayaran perintis yang mendapat dukungan subsidi pemerintah dan menjadi salah satu sarana transportasi masyarakat di wilayah kepulauan.

Hingga terdapat penjelasan resmi dan data yang dapat diverifikasi mengenai jumlah penumpang, kapasitas kapal serta manifest perjalanan, dugaan kelebihan muatan tidak dapat disimpulkan sebagai fakta. Namun, berulangnya persoalan tiket dan pengendalian penumpang patut menjadi bahan evaluasi serius bagi pengelola.

Pihak pengelola KM Sabuk Nusantara 49, PELNI apabila berkedudukan sebagai operator pada layanan tersebut, serta otoritas pelabuhan memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab atas persoalan yang menjadi perhatian penumpang. (Red)