.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
 |
| Foto Defile Porprov Sulsel XIII (Bukan Kontingen Pare - Pare) |
Bone, Porostengah.id – Persoalan minimnya fasilitas kontingen Kota Parepare dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Selatan XVIII 2026 kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya sejumlah atlet diberangkatkan tanpa seragam resmi, kini kontingen Parepare dikabarkan menjadi satu-satunya daerah yang tidak mengikuti defile pembukaan Porprov Sulsel 2026.
Kondisi tersebut memunculkan keprihatinan sekaligus tanda tanya mengenai kesiapan Pemerintah Kota Parepare dalam mendukung para atlet yang membawa nama daerah pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
Defile kontingen merupakan salah satu bagian penting dalam seremoni pembukaan Porprov. Selain menjadi simbol keikutsertaan daerah, kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperlihatkan identitas, kekompakan, dan kebanggaan setiap kontingen.
Namun, keterbatasan seragam diduga menjadi kendala bagi kontingen Parepare untuk tampil dalam prosesi tersebut.
Sorotan terhadap persoalan ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, saat pelepasan kontingen di Auditorium BJ Habibie, Kamis malam (5/11/2026), sejumlah atlet Parepare terlihat hanya mengenakan kaus biasa maupun seragam cabang olahraga masing-masing.
Ironisnya, seragam kontingen justru terlihat dikenakan sejumlah pejabat dan pengurus yang hadir dalam acara pelepasan.
Ketua KONI Parepare, Fadly Agoes Mante, sebelumnya mengakui keterbatasan fasilitas yang diterima kontingen. Meski demikian, ia meminta para atlet tidak kehilangan semangat untuk berjuang meraih prestasi.
"Kita tidak punya seragam, tapi kita punya semangat," demikian pernyataan Fadly dalam sambutannya.
Kontingen Parepare sendiri memberangkatkan 574 peserta, terdiri atas 382 atlet serta 192 manajer dan ofisial. Jumlah tersebut disebut sebagai kontingen terbesar sepanjang sejarah keikutsertaan KONI Parepare dalam ajang Porprov.
Namun, besarnya jumlah peserta ternyata belum berbanding lurus dengan pemenuhan kebutuhan dasar kontingen.
Sebelumnya, ofisial cabang olahraga pencak silat, Andi Azwar, juga mengungkapkan bahwa fasilitas yang diterima atlet jauh berbeda dibandingkan pelaksanaan Porprov sebelumnya.
Selain persoalan seragam, ketidakjelasan uang transportasi, konsumsi, hingga besaran bonus perolehan medali turut menjadi keluhan di kalangan atlet dan ofisial.
Situasi ini menjadi catatan serius bagi Pemerintah Kota Parepare. Sebab, atlet tidak hanya membutuhkan motivasi dan tuntutan untuk mengharumkan nama daerah, tetapi juga dukungan fasilitas yang layak selama mengikuti kompetisi.
Porprov Sulsel XVIII 2026 berlangsung pada 7–14 November 2026 di Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo, dengan melibatkan 24 kabupaten/kota.
Ketika daerah lain tampil membawa identitas dan kebanggaan masing-masing dalam defile pembukaan, absennya kontingen Parepare menjadi gambaran persoalan yang patut dievaluasi.
Pertanyaannya, bagaimana mungkin atlet dituntut berjuang maksimal membawa nama daerah, sementara kebutuhan mendasar untuk menunjang penampilan dan kebanggaan mereka justru belum terpenuhi?
Pemerintah Kota Parepare dan pihak terkait perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab tidak tampilnya kontingen dalam defile, termasuk bagaimana perencanaan dan realisasi anggaran kebutuhan atlet dalam Porprov tahun ini.
Jangan sampai semangat atlet dijadikan alasan untuk menutupi persoalan dukungan fasilitas dan tanggung jawab pemerintah terhadap pembinaan olahraga daerah.
