.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
 |
| Sumber Foto Kompas.com |
Jakarta, Porostengah.id - Sejumlah ekonom menilai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hanya bersifat sementara. Bahkan, daya tahan fiskal tersebut diperkirakan hanya mampu bertahan dalam hitungan minggu di tengah lonjakan harga minyak dunia.
Dilansir dari situs kompas.com, Kondisi ini dipicu oleh ketegangan geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah yang mendorong harga minyak mentah dunia naik signifikan. Dalam situasi tersebut, pemerintah memilih untuk menahan kenaikan harga BBM guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.
Namun, para ekonom mengingatkan bahwa kebijakan tersebut memiliki konsekuensi fiskal yang tidak ringan. Jika penahanan harga BBM terus dipaksakan, pemerintah berpotensi harus menambah utang atau memangkas anggaran di berbagai sektor, termasuk belanja kementerian dan transfer ke daerah.
Direktur kebijakan publik dari Celios, Media Wahyudi Askar, menyebut bahwa secara realistis APBN hanya mampu menopang kebijakan tersebut dalam jangka pendek. Ia menilai, tekanan terhadap anggaran akan semakin besar seiring tingginya harga minyak dunia.
Sementara itu, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah penghematan untuk meredam beban fiskal. Di antaranya adalah penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara, pembatasan perjalanan dinas, hingga pengurangan penggunaan kendaraan dinas.
Selain itu, pembatasan pembelian BBM juga mulai diberlakukan guna mengendalikan konsumsi. Langkah ini diharapkan dapat menekan subsidi energi yang terus membengkak akibat lonjakan harga minyak global.
Meski demikian, sejumlah analis menilai bahwa kenaikan harga BBM pada akhirnya sulit dihindari. Bahkan, ada prediksi penyesuaian harga bisa terjadi dalam waktu dekat, terutama jika harga minyak dunia tetap tinggi dan tekanan terhadap keuangan negara semakin besar.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa kondisi fiskal masih dalam batas aman dan berbagai langkah efisiensi tengah dilakukan. Namun, situasi global yang belum stabil membuat kebijakan energi nasional berada dalam tekanan berat.
Dengan dinamika global yang belum menunjukkan tanda mereda, kebijakan menahan harga BBM dipandang hanya sebagai solusi jangka pendek. Ke depan, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara menjaga stabilitas sosial atau menyesuaikan harga energi demi keberlanjutan fiskal negara.
