.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
Selayar, Porostengah.id - Polemik terkait rencana hibah aset daerah kembali mencuat di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kali ini, isu berpusat pada dugaan hibah lapangan sepak takraw kepada Kejaksaan Negeri Selayar yang menuai perhatian publik.
Informasi yang beredar di masyarakat menyebutkan bahwa lapangan takraw akan dihibahkan kepada pihak kejaksaan. Namun, pernyataan berbeda justru disampaikan langsung oleh Bupati Kepulauan Selayar melalui percakapan di grup WhatsApp.
Dalam tangkapan layar percakapan tersebut, akun pribadi Bupati, Natsir Ali, menegaskan bahwa tidak ada rencana hibah untuk lapangan takraw.
“Tidak ada hibah untuk lapangan takraw. Yang dihibahkan itu berada di belakang atau samping kantor PKK, yang menyambung dengan kantor kejaksaan di belakang. Hanya saja, semuanya masih dalam satu sertifikat dengan lapangan takraw dan PKK,” tulisnya, Sabtu (18/4).
Ia juga menjelaskan bahwa proses pemisahan aset akan dilakukan sebelum hibah resmi dilaksanakan.
“Pada saat akan dihibahkan, akan dipisahkan melalui pemecahan sertifikat di BPN,” lanjutnya.
Lebih jauh, Bupati menegaskan bahwa sejak awal pemerintah daerah tidak memiliki niat untuk menghibahkan lapangan sepak takraw.
“Dari awal tidak ada niat sedikit pun pemda akan menghibahkan lapangan takraw,” tegasnya.
Meski demikian, pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan dokumen resmi yang telah diterima oleh pihak media. Isi surat tersebut diduga mengindikasikan adanya rencana hibah yang mencakup area lapangan takraw, sehingga memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat.
Perbedaan informasi antara pernyataan kepala daerah dan dokumen yang beredar memicu polemik serta kekhawatiran di kalangan atlet dan pemerhati olahraga. Mereka menilai, jika benar lapangan tersebut masuk dalam skema hibah, maka hal itu dapat berdampak pada pembinaan dan keberlangsungan olahraga sepak takraw di daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi secara terbuka dari pemerintah daerah terkait perbedaan antara pernyataan Bupati dan isi dokumen yang beredar. Publik pun berharap adanya klarifikasi transparan agar polemik ini tidak menimbulkan spekulasi yang lebih luas.
