.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
Surabaya, Porostengah.id — Dugaan ketidaksesuaian penggunaan dana reses anggota DPRD Kota Surabaya kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, Aliansi Madura Indonesia (AMI) melontarkan kritik keras terhadap dugaan pengurangan anggaran kegiatan reses yang menyeret nama seorang anggota Komisi D DPRD Surabaya dari Fraksi PKB berinisial ASA.
Sorotan itu muncul setelah beredarnya rincian anggaran kegiatan reses tahun 2025 yang dinilai tidak sinkron dengan realisasi di lapangan. Berdasarkan informasi yang diterima AMI, anggaran reses setiap titik diketahui mencapai sekitar Rp22 juta. Namun pada pelaksanaan kegiatan di kawasan Jalan Ikan Gurami, dana yang digunakan diduga hanya berkisar Rp5,5 juta.
Perbedaan nominal tersebut memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Publik mempertanyakan ke mana sisa anggaran kegiatan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan reses dan penyerapan aspirasi warga.
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, menilai persoalan itu tidak bisa dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan penggunaan uang negara. Ia meminta adanya keterbukaan serta penelusuran menyeluruh terhadap alur penggunaan anggaran tersebut.
“Kalau benar anggaran per titik mencapai Rp22 juta tetapi realisasi di lapangan hanya sekitar Rp5,5 juta, tentu ini harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai muncul dugaan adanya pengurangan anggaran yang merugikan masyarakat,” tegas Baihaki.
Menurutnya, rincian biaya kegiatan yang telah beredar dapat menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman. Ia mendesak Kejaksaan Negeri Surabaya segera mengambil langkah penyelidikan guna memastikan ada atau tidaknya penyimpangan dalam penggunaan dana reses tersebut.
Selain itu, AMI juga meminta Sekretariat DPRD Kota Surabaya membuka mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban dana reses secara transparan agar polemik yang berkembang tidak semakin liar di tengah masyarakat.
“Penggunaan anggaran publik harus terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana reses digunakan,” lanjutnya.
AMI menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada penjelasan resmi dan kepastian hukum. Mereka berharap polemik dugaan pengurangan dana reses ini tidak mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
