HUT Luwu Timur, Pesta Kemewahan di Tengah Keluhan Rakyat Kecil

MALILI, Porostengah.id — Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten Luwu Timur yang seharusnya menjadi momentum kebersamaan masyarakat, justru menuai gelombang kritik dan kekecewaan dari warga. Di tengah citra daerah yang dikenal kaya akan sumber daya alam dan memiliki kapasitas fiskal besar, sejumlah masyarakat mempertanyakan arah pelaksanaan pesta daerah yang dinilai semakin jauh dari semangat “pesta rakyat”.

Sorotan publik menguat setelah panitia kegiatan Fun Run dalam rangka HUT Luwu Timur menetapkan biaya pendaftaran sebesar Rp130 ribu untuk kategori umum dan Rp100 ribu bagi pelajar. Kebijakan itu langsung memicu reaksi warga yang merasa kegiatan perayaan daerah semestinya dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa pungutan biaya yang memberatkan.

Bagi sebagian masyarakat, nominal tersebut bukan angka kecil, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Kritik pun bermunculan karena kegiatan yang membawa nama hari jadi daerah dianggap berubah menjadi agenda eksklusif yang hanya mudah dijangkau kalangan tertentu.

“Ini ulang tahun daerah, harusnya jadi pesta bersama. Tapi kenyataannya rakyat kecil justru harus berpikir dua kali hanya untuk ikut meramaikan. Kalau pelajar saja harus bayar sampai seratus ribu, di mana letak pesta rakyatnya?” ujar seorang warga dengan nada kecewa.

Kekecewaan publik semakin tajam karena Luwu Timur selama ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan potensi pendapatan daerah terbesar di Sulawesi Selatan. Kehadiran sektor industri dan pertambangan yang menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat masyarakat menilai pemerintah seharusnya mampu menghadirkan perayaan yang lebih inklusif tanpa membebani warga.

Di tengah kondisi itu, muncul pertanyaan publik mengenai transparansi pengelolaan anggaran perayaan HUT daerah. Warga mempertanyakan mengapa kegiatan olahraga dan hiburan yang membawa nama pemerintah daerah justru dibebankan kepada masyarakat melalui biaya registrasi yang dinilai cukup tinggi.

Meski panitia menyediakan fasilitas seperti jersey, nomor peserta, medali, konsumsi hingga kupon undian, sebagian warga menilai hal tersebut tidak menjawab substansi utama dari sebuah perayaan hari jadi kabupaten.

Bagi masyarakat, esensi HUT daerah bukan sekadar kemeriahan seremonial, melainkan ruang kebersamaan tanpa sekat sosial. Petani, buruh, pedagang kecil, pelajar hingga masyarakat pelosok seharusnya dapat ikut merasakan atmosfer perayaan tanpa harus terbebani biaya.

“Kalau rakyat masih harus bayar mahal untuk ikut meramaikan, maka wajar kalau muncul anggapan ini lebih mirip event komersial daripada pesta rakyat,” tambah warga lainnya.

Gelombang kritik kini terus bergulir di media sosial maupun ruang-ruang diskusi masyarakat. Sejumlah pihak mendesak pemerintah daerah dan panitia pelaksana agar memberikan penjelasan terbuka terkait skema pembiayaan kegiatan HUT ke-23 Luwu Timur.

Di tengah kemewahan perayaan yang dipromosikan, masyarakat kecil justru mempertanyakan satu hal mendasar: apakah hari jadi daerah benar-benar digelar untuk seluruh rakyat, atau hanya menjadi panggung bagi segelintir kepentingan semata.