.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
Mamuju, Porostengah.id - Sebanyak 337 tenaga kesehatan (nakes) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Mamuju dikabarkan akan diberhentikan secara bertahap. Kebijakan ini dilakukan menyesuaikan masa berakhirnya kontrak kerja masing-masing tenaga kesehatan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa pemberhentian tersebut bukan dilakukan secara serentak, melainkan mengikuti masa berlaku Surat Keputusan (SK) pengangkatan tiap nakes. Dengan demikian, proses penghentian akan berlangsung secara berkala dalam kurun waktu tertentu.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas pelayanan kesehatan di daerah tersebut. Pasalnya, ratusan nakes yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan di puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya berpotensi tidak lagi bertugas.
Sejumlah pihak menilai, jika tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah daerah, maka dampak yang ditimbulkan bisa cukup serius, terutama pada pelayanan dasar masyarakat. Kekurangan tenaga medis dikhawatirkan akan memperlambat layanan, bahkan berisiko menurunkan kualitas pelayanan kesehatan.
Di sisi lain, kebijakan ini disebut merupakan konsekuensi administratif dari sistem PPPK yang berbasis kontrak. Artinya, keberlanjutan status tenaga kesehatan sangat bergantung pada perpanjangan kontrak atau kebijakan baru dari pemerintah.
Hingga saat ini, belum ada kepastian terkait langkah lanjutan pemerintah daerah, apakah akan melakukan perpanjangan kontrak, rekrutmen baru, atau skema lain guna mengisi potensi kekosongan tenaga kesehatan di Mamuju.
Situasi ini pun menjadi perhatian publik, mengingat sektor kesehatan merupakan layanan vital yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
