.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
 |
| Foto Humas Pemkab Bulukumba |
Bulukumba, Porostengah.id - Setelah mengunjungi kawasan wisata Tanjung Bira dan sentra pembuatan perahu Pinisi di Tana Beru, istri Menteri Dalam Negeri, Tri Suswati Tito Karnavian menyempatkan diri mengunjungi Gedung Pinisi Kabupaten Bulukumba, Senin, 15 Juni 2026.
Kunjungan tersebut menjadi kali kedua bagi Tri Suswati Tito Karnavian ke Kabupaten Bulukumba. Sebelumnya, pada tahun 2023, ia mendampingi Menteri Dalam Negeri Tri Suswati Tito Karnavian dalam kegiatan Gerakan 10 Juta Bendera Merah Putih.
Tri Suswati Tito Karnavian yang didampingi Bupati Bulukumba dan Wakil Bupati Bulukumba, berkesempatan melihat secara langsung Gedung Pinisi yang menjadi pusat layanan pemerintahan terpadu di Kabupaten Bulukumba.
Saat berada di gedung berlantai empat tersebut, Tri Suswati Tito Karnavian memasuki Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang merupakan salah satu dari delapan perangkat daerah yang berkantor di Gedung Pinisi.
Ia mengaku terkesan dengan konsep bangunan dan fasilitas yang tersedia. Menurutnya, suasana Gedung Pinisi memberikan kesan modern dan representatif, bahkan tidak seperti berada di sebuah daerah kabupaten.
“Gedungnya sangat bagus. Suasananya seperti bukan di daerah kabupaten,” ungkap Tri Suswati Tito Karnavian.
Ia menilai keberadaan gedung pelayanan terpadu seperti Gedung Pinisi memberikan kemudahan sekaligus kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik.
Kunjungan ke Gedung Pinisi menjadi agenda penutup rangkaian kunjungan Tri Suswati Tito Karnavian dan rombongan di Kabupaten Bulukumba. Setelah singgah dan meninjau fasilitas pelayanan publik tersebut, termasuk Pantai Merpati, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Makassar.
Pemerintah Kabupaten Bulukumba berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, dan nyaman bagi masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang modern serta terintegrasi, salah satunya melalui keberadaan Gedung Pinisi dan Gedung Ammatoa sebagai ikon pelayanan publik daerah.(*)
