PAD Bukan Sekadar Angka, Wabup Edy Manaf Minta Hasilnya Kembali ke Masyarakat

Bulukumba, Porostengah.id – Wakil Bupati Bulukumba, Andi Edy Manaf, menegaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung.

Komitmen tersebut disampaikan Edy Manaf saat memimpin forum Sharing Sessions bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PAD dan OPD pendukung di Ruang Rapat Wakil Bupati, Rabu-Kamis (3-4 Juni 2026).

Forum yang berlangsung selama dua hari itu menjadi wadah untuk mengidentifikasi potensi ekonomi daerah, mengevaluasi capaian kinerja perangkat daerah, sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Optimalisasi pendapatan daerah jangan dilihat hanya dari sisi angka, tetapi bagaimana pendapatan tersebut kembali dalam bentuk pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tegas Edy Manaf.

Dalam forum tersebut, para kepala OPD memaparkan target dan capaian kinerja hingga akhir Mei 2026, termasuk berbagai inovasi yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD.

Beberapa OPD yang mengikuti sesi pemaparan di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Satuan Polisi Pamong Praja.

Selain menyampaikan capaian kinerja, para kepala OPD juga memaparkan berbagai tantangan yang masih dihadapi, mulai dari keterbatasan anggaran, kebutuhan dukungan kebijakan, hingga optimalisasi sumber daya yang diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah.

Seluruh paparan tersebut mendapat perhatian serius dari Wakil Bupati. Ia menilai forum ini menjadi sarana penting untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah sekaligus memastikan setiap persoalan yang menghambat kinerja OPD dapat segera ditindaklanjuti.

Menurut Edy Manaf, penggalian potensi PAD harus dilakukan secara kreatif dan terukur tanpa mengabaikan tujuan utama pemerintahan, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Untuk memperkaya pembahasan, para Asisten Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati turut memberikan masukan terhadap berbagai capaian dan tantangan yang disampaikan OPD. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daud Kahal bertindak sebagai koordinator sekaligus moderator jalannya forum.

Turut hadir memberikan tanggapan dan masukan, Kepala Badan Pendapatan Daerah Muhammad Arfah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sufardiman, Kabag Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Ahmad Natsir, Inspektorat Daerah yang diwakili Irban Nuryanto Rauf, serta Kabid Bapperida Ahmad Rizaldi.

Berbagai alternatif solusi yang mengemuka dalam forum tersebut mencakup dukungan penganggaran, distribusi sumber daya, hingga sinkronisasi kebijakan antarperangkat daerah guna memperkuat kinerja pemerintahan dan mempercepat pencapaian target pembangunan.

Edy Manaf optimistis pendekatan melalui forum diskusi intensif seperti ini akan menghasilkan langkah-langkah strategis yang lebih cepat dan tepat sasaran. Ia juga menekankan pentingnya respons cepat terhadap berbagai persoalan yang telah teridentifikasi agar dapat segera ditindaklanjuti tanpa harus menunggu siklus penganggaran tahun berikutnya.

Forum Sharing Sessions akan terus berlanjut dengan melibatkan OPD lainnya, termasuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perikanan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Pemerintah Kabupaten Bulukumba menargetkan seluruh perangkat daerah yang telah dipetakan dapat mengikuti forum tersebut sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai kebutuhan, tantangan, dan potensi yang dimiliki masing-masing OPD.

Hasil pembahasan dan berbagai rekomendasi yang lahir dari forum ini selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan strategis daerah demi mendorong pembangunan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.