.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
Bone, Porostengah.id — Perjalanan Bupati Bone bersama belasan wartawan ke Bali menjadi sorotan. Di tengah tuntutan transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah, publik kini mempertanyakan agenda sebenarnya serta sumber pembiayaan perjalanan tersebut.
Rombongan disebut berangkat dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, pada Kamis malam, 20 Agustus 2026, menuju Bali. Hingga Sabtu, 22 Agustus 2026, rombongan masih berada di Pulau Dewata.
Keberadaan sejumlah wartawan dalam rombongan tersebut kemudian menjadi perhatian setelah sejumlah dokumentasi perjalanan beredar di media sosial.
Pemerintah Kabupaten Bone sebelumnya menyebut perjalanan tersebut berkaitan dengan agenda Bupati, termasuk kegiatan melihat dan mempelajari pengelolaan peternakan sapi di Bali.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemda Bone membenarkan adanya wartawan yang ikut dalam rombongan. Keikutsertaan mereka disebut untuk melakukan peliputan terhadap agenda Bupati selama berada di Bali.
Namun, persoalan kemudian bergeser pada aspek pembiayaan.
Publik mempertanyakan siapa yang menanggung biaya perjalanan para wartawan tersebut, mulai dari tiket pesawat, akomodasi, konsumsi hingga kebutuhan lainnya selama berada di Bali.
Apakah seluruh biaya tersebut bersumber dari APBD Bone, anggaran kementerian, atau pembiayaan dari pihak lain, hingga kini belum dijelaskan secara terbuka.
Salah seorang wartawan yang ikut dalam perjalanan ketika dikonfirmasi hanya menyebut kegiatan tersebut berkaitan dengan kementerian.
Namun, ketika ditanya lebih jauh mengenai kementerian yang dimaksud maupun agenda resminya, tidak diperoleh penjelasan secara rinci.
Di sisi lain, sejumlah foto yang beredar memperlihatkan rombongan berada di beberapa lokasi wisata di kawasan Kuta, Bali.
Hal tersebut kemudian memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat. Jika perjalanan tersebut merupakan bagian dari agenda kedinasan, publik tentu berhak mengetahui secara jelas apa saja agenda resmi yang dilakukan dan apa hasil yang hendak dicapai.
Terlebih, jika perjalanan tersebut menggunakan anggaran pemerintah, aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting untuk dijelaskan kepada masyarakat.
Bukan sekadar siapa yang berangkat, tetapi juga untuk apa perjalanan itu dilakukan, siapa yang membiayai, berapa anggarannya, serta apa manfaat konkret yang akan dibawa pulang ke Bone.
Kunjungan untuk mempelajari pengelolaan peternakan sapi tentunya dapat dinilai positif apabila benar-benar menghasilkan pengetahuan maupun program yang kemudian diterapkan di Kabupaten Bone.
Namun, tanpa penjelasan mengenai agenda, peserta, sumber pembiayaan dan hasil kegiatan, perjalanan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.
Karena itu, Pemkab Bone diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perjalanan Bupati bersama belasan wartawan tersebut.
Transparansi diperlukan agar publik tidak hanya melihat perjalanan tersebut dari dokumentasi yang beredar, tetapi mendapatkan informasi utuh mengenai tujuan, pembiayaan dan hasil kegiatan.
Sebab, ketika perjalanan pejabat dan sejumlah pihak menggunakan fasilitas atau anggaran pemerintah, pertanggungjawaban kepada masyarakat bukan lagi sekadar pilihan, melainkan bagian dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
