.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
Luwu Utara, Porostengah id – Dugaan adanya pungutan tambahan sebesar Rp20 ribu di luar harga resmi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Togo Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, kembali menjadi sorotan publik. Isu tersebut mencuat setelah sejumlah warga mengaku diminta membayar biaya tambahan saat melakukan pengisian BBM, sehingga memunculkan pertanyaan terkait mekanisme pelayanan dan transparansi di SPBU tersebut.
Menanggapi keluhan masyarakat, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) meminta pihak terkait segera melakukan investigasi menyeluruh guna memastikan kebenaran informasi yang beredar.
Menurut LIRA, apabila dugaan tersebut benar terjadi, maka praktik tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang harus mengedepankan transparansi serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
"Kami meminta instansi terkait, termasuk Pertamina dan aparat pengawas, turun langsung melakukan pemeriksaan agar persoalan ini menjadi terang. Jangan sampai masyarakat merasa dirugikan atau muncul persepsi negatif akibat kurangnya penjelasan dari pihak pengelola SPBU," ujar salah satu pengurus LIRA
Sorotan terhadap distribusi dan pelayanan BBM memang menjadi perhatian berbagai pihak. Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga secara berkala melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM guna memastikan distribusi berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpangan dalam pelayanan kepada masyarakat.
Sejumlah warga berharap pihak pengelola SPBU Togo segera memberikan klarifikasi terbuka terkait dugaan pungutan tambahan tersebut. Klarifikasi dinilai penting untuk menghindari kesimpangsiuran informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPBU Togo belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan adanya pembayaran tambahan Rp20 ribu di luar harga BBM yang dikeluhkan warga.
Masyarakat pun berharap investigasi dapat dilakukan secara objektif dan transparan sehingga fakta yang sebenarnya dapat diketahui publik, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan distribusi BBM di Kabupaten Kepulauan Selayar.
